Makna Perencanaan dan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Oleh : Immada Ichsani, S.H.

Sebagaimana di sampaikan di dalam bahan perkulihan Kebijakan dan Perncanaan wilayah bahwa alasan kenapa manusia butuh sebuah tatanan dan sistem pemerintahan adalah untuk memenuhi kebutuhan makhluk social dan mengendalikan hasrat makluk individual, sehingga kemudian kita bersepakat untuk bernegara, dan juga bagian dari tujuan Negara yang juga dimuat di dalam pembukaan konstitusi adalah memajukan kesejahtraan umum dan keadilan sosial, maka dari itu ikhtiar Negara adalah mensejahtrakan rakyatnya, baik dari segi kehidupan yang layak hingga kebutuhan fisik berupa rumah yang layak, jalanan yang baik, tempat pendidikan yang kompeten serta alat alat transportasi yang baik, juga untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan maju, agar setiap orang, baik secara perorangan maupun secara kolektif, dapat menjalani kehidupannya secara nyaman dan wajar. Negara harus mengambil peran di dalam pembangunan kehidupan warga masyarakatnya.

Di dalam praktiknya peran kerja pemerintah di dalam mendorong kemajuan pembangunan ialah berupa, fugsi dan kegiatan, antara lain berupa pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, pembangunan dan itu semua harus berdasarkan hukum, yang kemudian juga menghasilkan policy, regulasi juga barang dan jasa public. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa di dalam perencanaan pembangunan peran besar adalah pemerintah baik pemerintah pusat sebagai pemerintah central republic Indonesia maupun pemerintah daerah baik tingkat I maupun tingkat II.

Sebagaimana diktahui bahwa mata kuliah kebijakan dan prencanaan pembangunan ini cukup dekat dan terkait dengan hukum pemerintahan daerah sehingga di dalam pelaksanaanya akan selalu mengaitkan tentang persoalan otonomi daerah di dalam upaya mensejahterkan warga negaranya atau masyarakat yang utamanya sebagai target utama di dalam pembangunan.

Maka perencanaan menjadi penting, dimana kemudian tiap gagasan ataupun ide terkait pembangunan bisa di realisasikan dengan baik dan tepat sasaran dan menempatkan warga dan rakyatnya sebagi poros utama di dalam melakukan pembangunan.

Perencanaan dan pembangunan pada dassarnya adalah wujud nyata dari tujuan kita berbangsa karna disanalah kemudian dapat kita simpulkan bahwa individu tidak mengurus dirinya sendiri, pran serta Negara haruslah ada dalam setiap perencanna maupun pembangunan, tidak hanya pada soal pembangunan secara fisik, namun pembangunan secara sumber daya manusia, penyediaan lapangan pekerjaan, memberantas kemiskinan itu semua adalah bagaian dari upaya yang dilakukan pemerintah di dalam melakukan perencanan dan pembangunan.

Dalam bernegara kita memiliki tujuan  untuk mengsejahtrakan rakyat dan alat untuk melakukan itu ada di dalam perencaan pembangunan, desentralisasi yang hari ini di miliki oleh daerah pun bertujuan untuk percepataan pembangunan di daerah daerah dengan nuansa lokalitas di daerah trsebut, kebijakan pembangunan, pemberdayaan harus mewadahi muatan muatan local di daerah tersebut bagaimana kemudian pangan dapat disesuaikan dengan pangan daerah sehingga kecukupan dan  kedaulatan pangan dapat trlealisasikan dengan baik guna mencukupi kebutuhan rakyat

Namun kita ketahui pula bahwa di dalam praktiknya penyimpangan kerap kali terjadi, itu sudah menjadi hal yang lumrah baik di dalam eksekusi pembangunan maupun di dalam perencanaan, upaya semacam ini selalu menjadi lahan basah bagi para peguasa dan pengusaha yang kotor untuk berlaku curang, bagaimana tidak hampir banyak kasus kasus korupsi di daerah itu sebab penyalahgunaan dana bantuan atau dana pembangunan, disamping itu permasalahan lain adalah luasnya daerah terkadang jadi penghambat kemajuan karna luas wilayah tidak sebanding dengan pendapatan yang di terima daerah untuk melakukan pembangunan, juga dana dari pusat yang kerap dianggap tidak adil karna luas daerah berbeda namun di beri dengan jumlah yang sama, sehingga pemerataan pembangunan dengan sinis dapat kita nilai hanya terjadi di wilayah jawa, diluar dari jawa pembangunan masih tertaih tatih dan masih sangat bergantung pada subsidi dari pemrintah pusat sederhananya pemrintah daerah masih blum mampu membangun darahnya sendiri karana muatan ekonomi di daerah itu masih belum dapat berjalan dengan baik, maka menjadi penting bagi daerah untuk kemudian menemukan kemampuan mereka untuk mengeksplorasikan diri guna menuju kedaualatan ekonomi di daerah masing masing sehingga pembangunan, peemberdayaan, perencanaan tidak hanya bergantung ke pemerintah pusat.